UU NO: 13 TAHUN 2003-PERLINDUNGAN PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN

UU NO: 13 TAHUN 2003-PERLINDUNGAN PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN

BAB X

PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DANGambar
KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Perlindungan
Paragraf 1
Penyandang Cacat
 Pasal 67
(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2
Anak
Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak  mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak
yang bekerja pada usaha keluarganya.
Pasal 70
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
 Pasal 71
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial,dan waktu sekolah.
(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 72
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
 Pasal 73
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Pasal 74
(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 Pasal 75
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 
Paragraf 3
Perempuan
Pasal 76
(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 4
Waktu Kerja
Pasal 77
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau peker-jaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 78
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 80
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

 

Pasal 81
(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 82
(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
Pasal 83
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
Pasal 84
Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.
Pasal 85
(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus- menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pengupahan
Pasal 88
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Pasal 89
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 90
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89.
(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 91
(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan
pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 92
(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan mem-perhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 93
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :
a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf a sebagai berikut :
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut :
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untukselama 2 (dua) hari; dan
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.
(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 94
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
Pasal 95
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.
(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
Pasal 96
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.
Pasal 97
Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 98
(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/-serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.
(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/ Bupati/Walikota.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.

 

Bagian Ketiga
Kesejahteraan
Pasal 99
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 100
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.
(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 101
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan.
(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 
Catatan :

Bahwa pembangunan nasional itu adalah harus dilaksanakan sesuai dalam rangka pembangunan nasional baik berupa pekerjaan ringan maupun berat bagi manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk,mewujudkan adanya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Justru namun itu bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut itu,bagi tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangatlah penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;namun semestinya pada garis besarnya harus sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja itu tersendiri, untuk diperlukan sebagaimanamestinya dan perlu perhatian atas pembangunan ketenagakerjaan untuk  meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan nasional serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Sesungguhnya bila perlu atas adanya untuk menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak hak pokok dasar pekerja/buruh dan menjamin atas kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi,intimidasi,eksplortasi,eksploitasi dengan atas dasar apapun bentuknya hukum untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dan dengan ditetapkan dan memperhatikan perkembangan atas kemajuan dunia usaha dalam pembangunan industri nasional,regional,maupun internasional sebagai tujuan perkembangan usaha industri perusahaan harus mampuni melaksanakan peraturan,beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan,yang tercantum pada UUK 13/2003.

TEORI SADAR DALAM HUKUM

BAB.I

 

Pendahuluan

 

TEORI SADAR DALAM HUKUM

Mempelajari ilmu hukum sangat luas ruang lingkupnya, Apabila kita berpendapat bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan belaka maka suatu hal yang picik, kita harus melihat bahwa hukum dilihat sebagai fenomen universal, bukan lokal ataupun regional. Berikut ini daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajari hukum yang ruang lingkupnya memang sangat luas secara demikian itu, yaitu:

1. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok.

2. Mempelajari sistem formal hukum.

3. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat.

4. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum.

5. Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang/muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara/sarana-sarana apa ia melakukan hal itu.

6. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan melalui hukum.

7. mempelajari tentang perkembangan hukum; apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini? Bagaimanakah sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa?

8. Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa.

9. mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum itu dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan sub-sub sistem lain dlm masyarakat, seperti politik, ekonomi dan sebagainya.

10. apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimakah sifat-sifat atau karateristik keilmuannya itu?

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

I.Mengenali SURAT DAKWAAN Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Mungkin Anda pernah membaca koran tentang perkara pidana tertulis diberita tsb dakwaan jaksa penuntut umum yang berlapis, yang menyebutkan dakwaan primer, dakwaan subsider dan dakwaan lebih subsider.

Dakwaan berlapis ini disebut dakwaan alternatif. Jaksa akan lebih dulu membuktikan dakwaan primer. bila tidak terbukti barulah jaksa membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya.
Ada juga dakwaan kumulatif, yakni bila dalam sebuah kasus terjadi lebih dari satu perbuatan pidana. Misalnya selain mencuri, kawanan pencuri juga memperkosa korbannya. Disamping itu mereka membawa senjata api ilegal. maka terhadap tersangka dibidikkan dakwaan kumulatif, dakwaan I, II dan III.
Dakwaan I misalnya mencuri, II memperkosa dan II memiliki senjata api ilegal. Masing-masing dakwaan mesti dibuktikan dan hukumannya disesuaikan dengan pidana gabungan. Bisa dipastikan hukuman terhadap pelaku akan lebih berat.
Disamping itu ada juga dakwaan tunggal. Misalnya dengan dakwaan pencurian saja, meskipun pencurian tadi dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku.

II.Teguran dari Pengadilan !!!

Juru sita wajib memberikan peringatan kepada pihak yang kalah berpekara agar menjalankan keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peringatan juru sita ini disebut aanmaning (bhs belanda).
Setidaknya juru sita wajib memberikan teguran sebanyak tiga kali. Dua tegura…n pertama disebut aanmaning, satu teguran terakhir disebut anplaking. Teguran dari lingkungan pengadilan ini sekaligus membedakannya dengan istilah somasi (teguran), yakni teguran yang biasanya dilakukan Advokat di luar pengadilan.
Bila pihak yang kalah berpekara tetap membandel barulah pihak pengadilan dapat menjalankan eksekusi. Misalnya sebagai pihak yang kalah berpekara Budi diperintahkan mengosongkan rumahnya. Tapi ia tidak juga mau mengosongkan rumahnya.
Karena Budi membandel maka pihak pengdilan dapat melakukan tindakan pengosongan dengan pemaksaan. Hanya saja sebelum ada pemaksaan pengosongan, juru siita pengadilan wajib menegur Budi dan jika terpaksa dengan upaya paksa.

III.Praduga Tidak Bersalah (presumption of innocence) = Dalam Hukum tidak mudah menuduh seseorang bersalah. Jadi jangan asal tuduh !!!!!.

“Tolong hormati asas praduga tidak bersalah klien saya,” kata seorang Advokat dalam jumpa pers.
Inilah salah satu asas penting dlm hukum, yakni “praduga tidak bersalah”. Istilah ini sering digunakan oleh seseorang yg tengah menghadapi k…asus hukum, baik diluar pengadilan maupun di dlm pengadilan.
Seseorang yg dituduh melakukan kejahatan selalu meminta agar asas praduga tidak bersalah diberlakukan kepadanya, sebelum ada vonis hakim yg bersifat final maka yg bersangkutan tetap menganggap dirinya tidak bersalah.
Bila hakim memvonis terbukti bersalah dan terdakwa menerimanya barulah yg bersangkutan boleh dibilang bersalah.
Namun jika terdakwa kemudian melakukan upaya hukum ke pengadilan yg lebih tinggi maka ia kembali tidak dapat dinyatakan bersalah. Upaya hukum tadi dpt berupa Banding, Kasasi dan Upaya Hukum Luar Biasa yg disebut Peninjauan Kembali (PK).
Bila upaya hingga hingga PK dan akhirnya hakim PK memvonis bersalah barulah terpidana disebut “bersalah” dlm arti yg sesungguhnya, karena vonis hakim disini sdh bersifat final.
Vonis hakim yg bersifat in kracht (bhs belanda) yg berarti “berkekuatan hukum tetap dan pasti”, tidak ada upaya hukum lain yg dpt diajukan.

IV.Apa itu EKSAMINASI ?!

Bila terjadi putusan hakim yang merugikan pencari keadilan yang di nilai janggal maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar vonis hakim yang dinilai “janggal” itu diuji.
Pengujian terhadap putusan hakim seperti ini disebut eksaminasi (berasal dari bhs Belanda,examinatie).
Eksaminasi ini dilakukan Mahkamah Agung (MA) terhadap vonis hakim di bawahnya. Jadi kalau ada yang tidak puas terhadap sebuah vonis hakim maka ia dapat memohon MA agar melakukan eksaminasi terhadap vonis hakim bawahannya tersebut.
Disini kecakapan sang hakim diuji, disini superiornya diuji kembali.

V.Simpulan

– Putusan dalam perkara ini terlihat sedemikian rupa telah direkayasa agar terdakwa terhindar dari pidana penjara.Berarti putusan ini telah mengabaikan apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri,yaitu untuk mengatur tatatertib masyarakat secara damai dan adil; untuk keadilan dan kegunaan,serta kepastian; dan lebih dari itu adalah untuk menciptakan atau mendatangkan perlindungan,keadila

n,dan kesejahteraan bagi setiap orang/masyarakat banyak;

– Putusan terkesan menutup-nutupi perbuatan/kejahatan seorang.Ini terlihat dari perbuatan kejahatan terdakwa sedemikian rupa diarahkan sebagai perbuatan penipuan dan penggelapan sehingga akhirnya terhadap terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan (vrjispraak).Bukan tidak mungkin bahwa dibalik kasus ini (kasus kejahatan penipuan dan penggelapan ada hubungannya dengan perbuatan/kejahatan korporsi yaitu dilakukan secara sistematis dan tidak nampak sebagai perbuatan kejahtan yaitu yang disebut “kejahatan korporasi”.Dari dasar segi hukumnya adalah pasal.378 KUHP (TINDAK PIDANA),Kausal : Perbuatan Curang,Hukuman : Maks.4 Tahun Penjara;

– Putusan tersebut sedikit banyak masih terkesan terkooptasi dengan mental/kondisi yang telah ditanamkan sedemikian kuat oleh penguasa-penguasa orde baru dan penguasa-penguasa reformasi ketika berkuasa,sehingga bukan tidak mungkin demi untuk keuntungan pribadi dan melindungi posisi serta kedudukannya maka pilihannya adalah dengan menjatuhkan putusan bebas (vrjispraak) dari segala dakwaan terhadap terdakwa daripada menjatuhkan putusan pidana penjara seperti halnya kejahatan white collar yang tergolong masih jarang sekali terhadap pelakunya dapat dipidana (pidana penjara).

– Putusan tesebut tidak menggali nilai-nilai keadilan yang ada dan hidup dimasyarakat,lebih mengutamakan kepastian hukum daripada rasa keadilan,menganggap bahwa hukum adalah identik dengan undang-undang (hukum tertulis) sedangkan yang tidak tertulis dianggap bukan hukuk,maka sangat wajar jika putusan ini dipandang negatif oleh masyarakat banyak.

– Dari putusan tersebut terlihat lebih mengutamakan kemerdekaan individu (pemikiran liberal) dengan mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat.

-Putusan yang membebaskan terdakwa yaitu seorang atau sekelas dengan konglomerat tersebut,pada dasarnya adalah tidak jauh berbeda dengan kebanyakan putusan-putusan hakim lainnya di negeri ini,yaitu lebih mengutamakan perlindungan bagi konglomerat-konglomerat (korporasi),meskipun konglomerat (korporasi) yang bersangkutan dengan cara sedemikian rupa telah mengambil/menguras kekayaan/hasil hutan yang ada dinegeri ini sampai habis,dengan menggunakan prinsip bisnis/ekonomi yang ditujukan sebanyak-banyaknya/sebesar-besarnya dengan menekan kerugian sekecil-kecil mungkin,sehingga mereka (konglomerat selaku wakil korporasi) mengagnngap solah-olah dirinya kebal hukum.

BAB.II

 

KETENTUAN UMUM DALAM KUHAP :

1. PENYIDIK : Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

2. PENYIDIKAN : Serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk men…cari serta mengumpilkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. PENYIDIK PEMBANTU : Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

4. PENYELIDIK : Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

5. PENYELIDIKAN : Serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

6. a. JAKSA : Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. PENUNTUT UMUM : Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

7. PENUNTUTAN : Tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

8. HAKIM : Pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

9. MENGADILI : Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

10. PRAPERADILAN : Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabiltasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

11. PUTUSAN PENGADILAN : Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

12. UPAYA HUKUM : Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan penijauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

13. PENASEHAT HUKUM : Seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan.

14. TERSANGKA : Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

15. TERDAKWA : Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

16. PENYITAAN ; Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

17. PENGGELEDAHAN RUMAH : Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutp lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

18. PENGGELEDAHAN BADAN : Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

19. TERTANGKAP TANGAN : Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak rammai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

20. PENANGKAPAN : Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

21. PENAHANAN : Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umu atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

22. GANTI Kerugian : Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

23. REHABILITASI : Hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemapuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, ataupun diadli tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekelituan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

24. LAPORAN : Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

25. PENGADUAN : Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannnya.

26. SAKSI : Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.

27. KETERANGAN SAKSI : Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

28. KETERANGAN AHLI : Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentinagn pemeriksaan.

29. KETERANGAN ANAK : Keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

30. KELUARGA : Mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

31. SATU hari : Dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari

32. TERPIDANA : Seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

I.Daftar Istilah Hukum :

1. A charge : Saksi a charge adalah saksi yang memberatkan terdakwa.

2. Actor intelektualis : Pelaku yang menjadi otak suatu perbuatan/peristiwa.

3. A decharge : Saksi a decharge adalah saksi yang meringankan terdakwa.

4. Advice : Nasehat / penerangan.

5. An sich : Hanya dalam hal tersebut / Hanya mengenai itu saja.

6. Bedrog :Penipuan / Memperdaya.

7. Bush lawyer : Pokrol.

8. Consensuil : Berdasarkan sepakat / Persesuaian kehendak.

9. Dader : Pembuat / Pelaku.

10. Deugden : Kebajikan.

11. De facto : Kenyataan.

12. De jure : Sesuai hukum / Secara yuridis.

13. De will : Kehendak / Kemauan.

14. Dolus : sengaja.

15. Dolus eventualis : Kesengajaan sebagai kemungkinan

16. Equality before the law : Semua diperlakukan sama di hadapan hukum

17. Error in persoona : Kekeliruan mengenai orangnya

18. In casu : Dalam hal lain

19. In the west or in the east logical it is same : Di barat maupun di timur logika adalah sama

20. Ius curia novit : Hakim dianggap tahu hukum

21. Judex facti : Hakim yang memeriksa tentang duduk perkaranya,hakim tingkat pertama dan hakim banding

22. Judge made law : Penemuan hukum oleh hakim

23. jumping conclution : Gegabah menyimpulkan, kesimpulan yang salah

24. Kompensasi : Perjumpaan uang

25. Kort maar bon’dig en hardig : Ringkas,padat, dan mencakup

26. Last but not least : Yang terakhir tetapi bukan yang tidak terpenting

27. Law is logic : Hukum adalah logika

28. Lawyer skills : Kemampuan advokat

29. Law is not logic but experience : Hukum bukan logika tetapi adalah kenyataan yang terjadi

30. Legal audit : Pemeriksaan dari sudut pandang hukum

31. Legal opinion : Pendapat hukum

32. Legal reasoning : Alasan berdasarkan argumentasi hukum

33. Lex specialis derogate legi generale : Peraturan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum

34. Living law : Hukum yang hidup dalam masyarakat

35. Misbruik van het procesrecht : Penyalah gunaan pada hukum acara

36. Negative wettelijk : Sistem negatif menurut undang-undang, pembuktiaan berdasarkan batas minimal alat bukti yang sah dan keyakinan hakim

37. Notoir feiten : Fakta yang diketahui secara umum, semua orang dianggap tahu

38. Novasi : Pembaharuan hutang

39. Obscuur libel : Kabur, tidak jelas, rancu

40. Onslag van alle rechsvervolging : Lepas dari segala tuntutan hukum

41. Oogmerk : Niat, maksud

42. Over bodig : Berlebihan, melebar, tidak jelas

43. Pleedooi : Pembelaan

44. Poor Criminality : Kejahatan karena kemiskinan

45. Pre judice : Tidak mendasar, tidak terikat sesuatu

46. Quod non : Padahal tidak

47. Recht title : Alas hak

48. Rechtsvaardigheid : Keadilan

Membunuh, bebas dari tuntutan… Why …?

Sumartin membunuh orang akan tetapi tdk dihukum? ternyata pembunuhan itu dilakukan dengan terpaksa maka pelakunya dapat dibebaskan, keadaan memaksa seperti ini disebut Overmacht (bhs belanda) yg berarti daya paksa.
Bukan hanya dlm membunuh, tapi dlm setiap perbuatan pidana lainnya. Bila perbuatan pidana tsb dilakukan karena keadaan memaksa maka pelakunya tdk boleh dihukum.
Tentu harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan kalau kejadian tsb benar-benar Overmacht.

BAB VI
TERSANGKA DAN TERDAKWA

Pasal 50
(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
(3) …Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51
Untuk mempersiapkan pembelaan :
a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53
(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55
Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Pasal 56
(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
(2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57
(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61
Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62
(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi”telah ditilik”.

Pasal 63
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64
Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66
Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Psal 67
Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68
Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95.

Pasal Dibawah ini Keterangan Pasal Diatas:

Pasal 177
(1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
(2) dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara dia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara ini.

Pasal 178
(1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
(2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 95
(1) Tersangka, terdakwa atau perpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada Ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada Ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 77
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanaya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
IV.Simpulan

– Putusan dalam perkara ini terlihat sedemikian rupa telah direkayasa agar terdakwa terhindar dari pidana penjara.Berarti putusan ini telah mengabaikan apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri,yaitu untuk mengatur tatatertib masyarakat secara damai dan adil; untuk keadilan dan kegunaan,serta kepastian; dan lebih dari itu adalah untuk menciptakan atau mendatangkan perlindungan,keadila…n,dan kesejahteraan bagi setiap orang/masyarakat banyak;

– Putusan terkesan menutup-nutupi perbuatan/kejahatan seorang.Ini terlihat dari perbuatan kejahatan terdakwa sedemikian rupa diarahkan sebagai perbuatan penipuan dan penggelapan sehingga akhirnya terhadap terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan (vrjispraak).Bukan tidak mungkin bahwa dibalik kasus ini (kasus kejahatan penipuan dan penggelapan ada hubungannya dengan perbuatan/kejahatan korporsi yaitu dilakukan secara sistematis dan tidak nampak sebagai perbuatan kejahtan yaitu yang disebut “kejahatan korporasi”.Dari dasar segi hukumnya adalah pasal.378 KUHP (TINDAK PIDANA),Kausal : Perbuatan Curang,Hukuman : Maks.4 Tahun Penjara;

– Putusan tersebut sedikit banyak masih terkesan terkooptasi dengan mental/kondisi yang telah ditanamkan sedemikian kuat oleh penguasa-penguasa orde baru dan penguasa-penguasa reformasi ketika berkuasa,sehingga bukan tidak mungkin demi untuk keuntungan pribadi dan melindungi posisi serta kedudukannya maka pilihannya adalah dengan menjatuhkan putusan bebas (vrjispraak) dari segala dakwaan terhadap terdakwa daripada menjatuhkan putusan pidana penjara seperti halnya kejahatan white collar yang tergolong masih jarang sekali terhadap pelakunya dapat dipidana (pidana penjara).

– Putusan tesebut tidak menggali nilai-nilai keadilan yang ada dan hidup dimasyarakat,lebih mengutamakan kepastian hukum daripada rasa keadilan,menganggap bahwa hukum adalah identik dengan undang-undang (hukum tertulis) sedangkan yang tidak tertulis dianggap bukan hukuk,maka sangat wajar jika putusan ini dipandang negatif oleh masyarakat banyak.

– Dari putusan tersebut terlihat lebih mengutamakan kemerdekaan individu (pemikiran liberal) dengan mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat.

-Putusan yang membebaskan terdakwa yaitu seorang atau sekelas dengan konglomerat tersebut,pada dasarnya adalah tidak jauh berbeda dengan kebanyakan putusan-putusan hakim lainnya di negeri ini,yaitu lebih mengutamakan perlindungan bagi konglomerat-konglomerat (korporasi),meskipun konglomerat (korporasi) yang bersangkutan dengan cara sedemikian rupa telah mengambil/menguras kekayaan/hasil hutan yang ada dinegeri ini sampai habis,dengan menggunakan prinsip bisnis/ekonomi yang ditujukan sebanyak-banyaknya/sebesar-besarnya dengan menekan kerugian sekecil-kecil mungkin,sehingga mereka (konglomerat selaku wakil korporasi) mengagnngap solah-olah dirinya kebal hukum.

Mempelajari ilmu hukum sangat luas ruang lingkupnya, Apabila kita berpendapat bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dng peraturan perundang-undangan belaka maka suatu hal yg picik, kita harus melihat bahwa hukum dilihat sebagai fenomen universal, bukan lokal ataupun regional. Berikut ini daftar masalah yg bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajari hukum yang ruang lingkupnya memang sangat lu

as secara demikian itu, yaitu:
1. Mempelajari asas-asas hukum yg pokok.
2. Mempelajari sistem formal hukum.
3. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat.
4. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yg dilindungi oleh hukum.
5. Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang/muncul, apa yg dilakukannya dan dng cara-cara/sarana-sarana apa ia melakukan hal itu.
6. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan melalui hukum.
7. mempelajari tentang perkembangan hukum; apakah hukum itu sejak dahulu sama dng yg kita kenal sekarang ini? Bagaimanakah sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa?
8. Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa.
9. mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum itu dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dng sub-sub sistem lain dlm masyarakat, seperti politik, ekonomi dan sebagainya.
10. apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimakah sifat-sifat atau karateristik keilmuannya itu?

 

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

 

TAHAP I

PENGAJUAN PERMOHONAN ;

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia.

2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.

3. Diajukan dalam 12 rangkap.

4. Jenis perkara.

5. Sistematika :
a. Identitas & legal standing.
b. Posita.
c. Petitum.

6. Disertai bukti pendukung.

(khusus untuk perselisihan hasil pemilu diajukan paling lambat 3 X 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu)

TAHAP II

PENDAFTARAN ;

1. Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera.
– Belum lengkap, diberitahukan 
– 7 hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi
– Lengkap.

2. Registrasi sesuai dengan perkara.

3. 7 hari kerja sejak registrasi untuk perkara.
a. Pengujian undang-undang :
– Salinan permohonan disampakaikan kepada Presiden dan DPR.
– Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.
b. Sengketa kewenangan lembaga negara:
Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon.
c. Pembubaran partai politik :
Salinan permohonan disampaikan kepada Parpol yang bersangkutan.
d. Pendapat DPR :
Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.

(khusus untuk perkara perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari kerja sejak restrasi salinan permohonan disampaikan kepada KPU).

TAHAP III

PENJADWALAN SIDANG ;

1. Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hasil Sidang I (kecuali perkara perselisihan hasil pemilu).

2. Para pihak diberitahu/dipanggil.

3. Diumumkan kepada masyarakat.

TAHAP IV

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN ;

1. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa:
– Kelengkapan syarat-syarat permohonan.
– Kejelasan materi permohonan.

2. Memberi nasehat
– Kelengkapan syarat-syarat permohonan.
– Perbaikan materi permohonan.

3. 14 hari harus dilengkapi dan diperbaiki.

TAHAP V

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN ;

1. Terbuka untuk umum.

2. Memeriksa: permohonan dan alat bukti.

3. Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan.

4. lembaga negara dapat diminta keterangan. Lembaga negara dimaksud dalam jangka waktu tujuh hari wajib memberi keterangan yang diminta.

5. Saksi dan/atau ahli memberi keterangan.

6. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.

TAHAP VI

PUTUSAN ;

1. Diputus paling lama dalam tenggang waktu :
a. Untuk perkara pembubaran partai politik, 60 hari kerja sejak registrasi.
b. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu :
– Presiden dan/atau Wakil Presiden, 14 hari kerja sejak registrasi.
– DPR, DPD dan DPRD, 30 hari kerja sejak registrasi.
c. Untuk perkara pendapat DPR, 90 hari kerja sejak registrasi.

2. Sesuai alat bukti.

3. Alat bukti minimal 2.

4. Memuat :
– Fakta.
– Dasar hukum putusan.

5. Cara mengambil putusan :
– Musyawarah mufakat.
– Setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis.
– Diambil suara bila tak mufakat.
– Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua menentukan.

6. Ditandatangani hakim dan panitera.

7. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

8. Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 hari sejak diucapkan.

9. Untuk putusan perkara :
a. Pengujian undang-undang, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah agung.
b. Sengketa kewenangan lembaga negara, disampaikan kepada DPR, DPD dan Presiden.
c. Pembubaran partai politik, disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.
d. Perselisihan hasil pemilu, disampaikan kepada Presiden.
e. Pendapat DPR, disampaikan kepada DPR, Presiden dan Wakil Presiden.

 

Hak-Hak Konstitusional Warga Negara
Setelah Amandemen UUD 1945:
Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi

Putusan Pengadilan

1.Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, judicial review UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, judicial review UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

3.Putusan MK No. 020/PUU-IV/2006, judicial review UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

4.Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003, judicial review UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Mekanisme Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 pasca amandemen jelas menunjukkan tanggung jawab negara dalam HAM. Sedangkan dalam pasal 28I ayat (5) menegaskan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rumusan kata ‘dalam’ pada pasal 28I ayat (5), “dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” memberikan arti bahwa hak asasi manusia tidak hanya diatur dengan suatu perundang-undangan khusus, melainkan ‘dalam’ segala perundang-undangan yang tidak sekalipun mengurangi substansi hak asasi manusia dalam konstitusi. Konsep yang demikian haruslah dipahami oleh Negara sebagai konsep pentahapan maju kewajiban hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak konstitusional melalui strategi legislasi (progressive realization).

Sejak amandemen konstitusi, dalam konteks kebijakan dan legislasi, salah satu mekanisme tambahan selain gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)dan Mahkamah Agung, yang bisa memberikan perlindungan hak-hak konstitusional adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (pasal 24C ayat 1). Wewenang MK yang bisa menjadi benteng perlindungan ketika hak-hak konstitusional dilanggar, adalah sangat penting dalam kehidupan demokrasi yang menegaskan keseimbangan kekuasaan.

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, MA memiliki wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,konteks ini antara kekuasaan legislasi dan kekuasaan yudisialnya.

Pertarungan politik legislasi, pesanan paket perundangan tertentu, atau mungkin kelemahan sumberdaya manusia di parlemen dalam membentuk suatu produk hukum, yang kesemuanya setiap saat bisa terjadi, bisa ‘dikoreksi’ maupun ‘dibatalkan’ melalui gugatan ke MK. Meskipun demikian, perlindungan hak-hak konstitusional belum tentu benar-benar bisa dijamin melalui mekanisme tersebut, karena sangat bergantung dengan otoritas penafsiran mayoritas melalui putusan sembilan hakim.

Misalnya, Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, tertanggal 28 Oktober 2004, judicial review UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mayoritas hakim MK berpendapat liberalisasi outsourcing bukanlah persoalan yang bertentangan hak asasi manusia atau hak konstitusional.

Begitu juga Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 dan No. 020/PUU-IV/2006, judicial review UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mayoritas hakim MK berpendapat membatalkan keseluruhan isi undang-undang tersebut, tanpa melihat aspek dampak terhadap korban dan keluarga korban yang kian tidak jelas proses rehabilitasi dan kompensasinya, termasuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan hak asasi manusia.

Putusan tersebut dirasakan memperkuat pelanggengan impunitas yang sudah pekat terjadi di Indonesia,setidaknya putusan MK tersebut berdampak pada: (i) Hilangnya kerangka hukum bagi narasi korban: terbukanya kembali ruang pengingkaran tanggung jawab negara atas kekerasan masa lalu; (ii) Hilangnya roh pengungkapan kebenaran dan keberlangsungan praktek impunitas.

Meskipun demikian, dalam sistem ketatanegaraan, eksistensi Mahkamah Konstitusi haruslah diperkuat sebagai lembaga yang bisa menyeimbangkan kekuasaan Negara, baik kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Beberapa Putusan MK juga perlu diapresiasi sebagai bentuk perlindungan hak-hak konstitusional, seperti salah satunya dalam Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003, judicial review UU No. 12 Tahun 2003.

 

Mengenali SURAT DAKWAAN Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Mungkin Anda pernah membaca koran tentang perkara pidana tertulis diberita tsb dakwaan jaksa penuntut umum yang berlapis, yang menyebutkan dakwaan primer, dakwaan subsider dan dakwaan lebih subsider.
Dakwaan berlapis ini disebut dakwaan alternatif. Jaksa akan l

ebih dulu membuktikan dakwaan primer. bila tidak terbukti barulah jaksa membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya.
Ada juga dakwaan kumulatif, yakni bila dalam sebuah kasus terjadi lebih dari satu perbuatan pidana. Misalnya selain mencuri, kawanan pencuri juga memperkosa korbannya. Disamping itu mereka membawa senjata api ilegal. maka terhadap tersangka dibidikkan dakwaan kumulatif, dakwaan I, II dan III. 
Dakwaan I misalnya mencuri, II memperkosa dan II memiliki senjata api ilegal. Masing-masing dakwaan mesti dibuktikan dan hukumannya disesuaikan dengan pidana gabungan. Bisa dipastikan hukuman terhadap pelaku akan lebih berat.
Disamping itu ada juga dakwaan tunggal. Misalnya dengan dakwaan pencurian saja, meskipun pencurian tadi dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku.

 

Mungkin Sering Mendengar Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana apa bedanya ?!!!!!

Seseorang yang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan suatu perbuatan tindak pidana disebut Terlapor dan bila polisi menemukan perbuatan pidana seperti yang dilaporkan maka status Terlapor berubah menjadi Tersangka.

Setelah bukti yang dikumpulkan polisi lengkap maka berkas perkara Tersangka dapat dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum dan bila jaksa menilai berkas perkara siap digelar ke pengadilan maka status Tersangka berubah menjadi Terdakwa. 
Status Terdakwa ini terus bertahan selama yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di depan persidangan. Setelah hakim memvonis Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka statusnya berubah menjadi Terpidana.
Teridana ada golongannya, Ada terpidana di pengadilan negeri, terpidana di tingkat Banding, terpidana di Kasasi sampai terpidana di tingkat Peninjauan kembali (PK).
Apabila status terpidana masih di tingkat pengadilan negeri, Banding atau Kasasi maka yang bersangkutan tetap dinilai masih tidak bersalah (praduga tidak bersalah). Kecuali berstatus terpidana PK, ini terpidana asli jezzzzzzzzz……… yang penting tidak Teraniaya dan Tertawa hahahahaaaaa…………?

 

Teguran dari Pengadilan !!!

Juru sita wajib memberikan peringatan kepada pihak yang kalah berpekara agar menjalankan keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peringatan juru sita ini disebut aanmaning (bhs belanda).
Setidaknya juru sita wajib memberikan teguran sebanyak tiga kali. Dua tegura

n pertama disebut aanmaning, satu teguran terakhir disebut anplaking. Teguran dari lingkungan pengadilan ini sekaligus membedakannya dengan istilah somasi (teguran), yakni teguran yang biasanya dilakukan Advokat di luar pengadilan.
Bila pihak yang kalah berpekara tetap membandel barulah pihak pengadilan dapat menjalankan eksekusi. Misalnya sebagai pihak yang kalah berpekara Budi diperintahkan mengosongkan rumahnya. Tapi ia tidak juga mau mengosongkan rumahnya.
Karena Budi membandel maka pihak pengdilan dapat melakukan tindakan pengosongan dengan pemaksaan. Hanya saja sebelum ada pemaksaan pengosongan, juru siita pengadilan wajib menegur Budi dan jika terpaksa dengan upaya paksa.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum sebenarnya meerupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian (menurut ) hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan menurut H.C. Kelmen secara langsung maupun tidak langsung kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis ( yang sifatnya kualitatif ) dapat dikembalikan pada tiga proses dasar, yakni Compliance, Identification, Internalization.

Soejono Sokamto memberikan pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mngukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum.

B. Pengertian Culture

Kebudayaan, cultuur dalam bahasa Belanda dan culture dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Latin “colore” yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan. Dari pengertian budaya dalam segi demikian berkembanglah arti culture sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Untuk membedakan pengertian istilah budaya dan kebudayaan, Djoko Widaghdo (1994), memberikan pembedaan pengertian budaya dan kebudayaan, dengan mengartikan budaya sebagai daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa, sedangkan kebudayaan diartikan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut.

Menurut Djojodiguno (1958) dalam bukunya : Asas-asas Sosiologi, memberikan definisi mengenai cipta, karsa, dan rasa sebagai berikut: Cipta adalah kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Karsa adalah kerinduan manusia untuk menginsyafi tentang hal “sangkkan paran”. Dari mana manusia sebelum lahir (sangkan), dan kemana manusia sesudah mati (paran). Hasilnya berupa norma-norma keagamaan/kepercayaan. Rasa adalah kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongann untuk menikmati keindahan. Hasil dari perkembangan rasa terjelma dalam bentuk dalam berbagai norma keindahan yang kemudian menghasilkan macam-macam kesenian.

Menurut Koentjaraningrat (1974), menyatakan bahwa kebudayaan terdiri atas tiga wujud:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idee-idee, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama adalah wujud yang ideel dari kebudayaan. Sifatnya abstrak tak dapat, tak dapat diraba. Lokasinya ada dalam alam pikiran dari warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideel ini dapat kita sebut adat tata kelakuan, atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya. Wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial, menganai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan lain menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, yaitu berupa seluruh total dari hasil fisik dan aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat.

Di atas telah dijelaskan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia. Karena itu meliputi:

1. Kebudayaan material (bersifat jasmaniah), yang meliputi benda-benda ciptaan manusia.
2. Kebudayaan non material (bersifat rohaniah), yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya religi (walau tidak semua religi ciptaan manusia).
3. Bahwa kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif (biologis), melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar.
4. Bahwa kebudayaan itu diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat akan sukarlah bagi manusia untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya tanpa kebudayaan tidak mungkin manusia baik secara individual maupun masyarakat, dapat mempertahankan kehidupannya.

Dua kekayaan manusia yang paling utama ialah akal dan budi atau yang lazim disebut dengan pikiran dan perasaan. Di satu sisi akal dan budi atau pikiran dan perasaan telah memungkinkan munculnya tuntutan-tuntutan hidup manusia yang lebih daripada tuntutan hidup makhluk lain. Sedangkan pada sisi yang lain, akal dan budi memungkinkan munculnya karya-karya manusia yang sampai kapanpun tidak pernah akan dapat dihasilkan oleh makhluk lain. Cipta, karsa dan rasa pada manusia sebagai buah akal budinya terus bergerak berusaha menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi hajat hidupnya; baik yang bersifat rohani maupun jasmani.

Pengertian kebudayaan (culture) dalam arti luas merupakan kreativitas manusia (cipta, rasa dan karsa) dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia akan selalu melakukan kreativitas (dalam arti luas) untuk memenuhi kebutuhannya (biologis, sosiolois, psikologis) yang diseimbangkan dengan tantangan, ancaman, gangguan, hambatan (AGHT) dari lingkungan alam dan sosialnya. Pernyataannya dapat dalam bentuk bahasa (lisan, tulisan, isyarat), benda (tools and equipment), sikap dan kebiasaan (adat/ habit and attitude), dan lainnya. Komponen-komponennya (unsur-unsur kebudayaan) diantaranya politik, ekonomi, sosial, teknologi, transportasi, komunikasi, dan religi. Komponen ini merupakan bagian dari sistem kebudayaan yang tak terpisahkan, dan bingkainnya (boundary cultural system) adalah supranatural.

Tentang peranan budaya hukum, Lawrence M Friedman menulis, legal culture: “People’s attitude toward law and legal system, their beliefs, values and expectations“. (What is legal system in America law, W.W. Norton & Company, 1984). Masyarakat majemuk seperti masyarakat kita, yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama, tentu akan memiliki budaya hukum yang beraneka ragam. Semuanya itu akan memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi hukum yang berlaku, baik di lingkungan kelompok masyarakatnya maupun berpengaruh secara nasional.

Kita mengenal beberapa budaya daerah yang membangun kerangka-kerangka hukum dan ditaati oleh kelompok masyarakat daerahnya, seperti di daerah Sumatera Barat dikenal Tuah Sakato: Saciok Bak Ayam, Sadanciang Bak Basi, sedang pada masyarakat Batak ada adat Delihan natolu dan Pardomoan di mana peran “Raja Marga” dalam menyelesaikan perselisihan antarmarga sendiri maupun antarmarga sangat dihormati. Demikian pula masyarakat Sulawesi Utara ada Torang semua basodara yang menjiwai masyarakat Sulut menjadi ramah dan senantiasa berupaya menghindari pertikaian sesama. Di Jawa umumnya ada Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh. Pada masyarakat Indonesia dikenal gotong royong sebagai perwujudan semangat hidup dalam kebersamaan. Sistem nilai dalam kelompok masyarakat itu menjadi budaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa di luar pengadilan menurut hukum positif.

Begitu pentingnya peran budaya hukum sehingga kesadaran hukum dalam pelaksanaannya akan lebih efektif, maka budaya hukum yang melahirkan kesadaran hukum perlu kajian lebih mendalam dan pembinaan yang lebih terarah, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera. Begitulah hendaknya masyarakat yang taat hukum.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum di masyarakat

Masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama, tentu akan memiliki budaya hukum yang beraneka ragam. Semuanya itu akan memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi hukum yang berlaku, baik di lingkungan kelompok masyarakatnya maupun berpengaruh secara nasional. Kita akan mencoba melihat bagaimana negara kita khususnya masyarakat Indonesia, memandang pelanggaran hukum beserta konsekuensinya. Dalam mata pelajaran moral dan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah-sekolah, seorang pengajar selalu menekankan bahwa negara kita adalah negara hukum, negara yang menjunjung tinggi hukum dan peraturan. Banyak dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara kita diatur oleh hukum dan peraturan. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat mengingat negara kita merupakan negara yang majemuk dan bervariasi.

Bayangkan jika tidak ada hukum atau peraturan yang mengatur kemajemukan budaya dan adat istiadat dari berbagai macam suku dan ras di Indonesia. Tentu negara kita akan terpecah belah oleh sedikit perbedaan saja. Namun, meskipun banyak sekali peraturan dan hukum yang telah dibuat, hal ini tidak membuat seseorang langsung menjadi orang yang taat akan segala hukum begitu saja. Ingat, bahwa di dalam diri setiap manusia ada rasa ingin bebas dan merdeka. Mungkin pada awalnya, seseorang akan selalu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tetapi seraya waktu terus berjalan, beberapa orang mulai merasa bahwa peraturan-peraturan tersebut terlalu membatasi gerak-gerik kehidupannya. Maka, secara perlahan tapi pasti, seseorang akan mulai melanggar hal-hal yang kecil, lalu beranjak terus ke pelanggaran yang serius.

Contoh kasus berikut ini akan membantu menggambarkan kondisi yang sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Di suatu kota, ada seorang warga yang bernama joko yang ingin memperpanjang masa aktif Kartu Tanda Penduduk atau KTP nya di kelurahan setempat. Ketika sampai disana, ia mendapati bahwa ternyata tidak ada seorang petugas pun yang ada pada tempatnya bekerja. Hanya seorang tukang sapu yang terlihat olehnya sedang membersihkan lantai teras depan. Lalu, Budi bertanya pada tukang sapu tersebut, apakah kantor kelurahan ini sudah dapat menerima tamu atau belum. Si tukang sapu pun menjelaskan bahwa sebenarnya kantor sudah dibuka sejak jam 8 pagi tetapi biasanya petugas baru bertugas setelah jam 10. Karena masih harus menunggu, Budi pun mencari tempat untuk duduk dan menyejukkan mulut untuk mengusir rasa kesal karena ia masih harus menunggu sampai jam 10 lewat. Ketika ia sampai di sebuah warung, ia mendapati ada banyak sekali pegawai negeri yang sedang duduk bersantai sambil membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka. Lalu, Budi pun mencoba bertanya dengan sinis apakah mereka tidak masuk kerja hari ini. Salah seorang pegawai negeri menjawab bahwa hari ini mereka masuk tetapi hanya mengisi absen pada jam delapan. Baru setelah mengobrol dan minum-minum, mereka akan masuk sekitar jam 10 lewat. Pada kenyataannya, mungkin kejadian ini tidak sama persis dengan yang terjadi di tempat kita bekerja atau di tempat lain. Akan tetapi, prinsipnya tetap sama, yaitu bahwa kebanyakan orang menyadari tindakan mereka sebagai suatu pelanggaran, namun mereka tetap melakukannya. Yang lebih buruk, dengan melakukan hal itu orang lainlah yang harus menerima kerugiannya. Mungkin bagi beberapa orang, hanya kehilangan waktu sebanyak 30 menit sampai 1 jam sehari masih dapat ditolerir. Tapi bagaimana jika itu dilakukan setiap hari ? Berapa jam, hari, dan tahun yang terbuang percuma? Dalam 1 jam, mungkin hanya dua orang warga yang merasa kesal karena menunggu. Tapi jika itu dilakukan tiap hari, berapa banyak orang yang akan merasa kesal? Dan, pendapatan negara pun akan banyak berkurang karena waktu yang terbuang percuma demikian.

Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat itu ada 2 yaitu dari :

1. Masyarakat : Masyarakat merasa hukum di indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang.
2. Aparat penegak hukum : Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Hal itu membuat masyarakat menjadi memandang remeh aparat penegak hukum.

D. Upaya untuk mengubah culture di masyarakat

Upaya untuk mengubah budaya yang sudah ada pada masyarakat indonesia sebenarnya sangat susah, karena culture yang ada di indonesia itu sangat bermacam-macam dan beraneka ragam, sangat tidak mungkin untuk mengubahnya. Tetapi kaitannya dengan budaya masyarakat indonesia yang sangat kurang terhadap kesadaran hukum itu mungkin disebabkan karena dari awal masyarakat itu tidak mengerti akan pentingnya hukum bagi kehidupan, kalau saja tidak ada hukum mungkin akan terjadi kekacauan dimana-mana.

Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mungkin pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana dapat lebih mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat.

Jadi upaya untuk mengubah culture yang ada di masyarakat itu harus diawali dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengerti akan pentingnya hukum, budaya masyarakat kita sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik dan kesadaran hukum masyarakat indonesia akan lebih meningkat. Dan tujuan dari hukum akan tercapai yaitu masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat itu ada 2 yaitu dari :

1. Masyarakat : Masyarakat merasa hukum di indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang.
2. Aparat penegak hukum : Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Hal itu membuat masyarakat menjadi memandang remeh aparat penegak hukum.

Dan upaya untuk mengubah culture yang ada di masyarakat itu harus diawali dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengerti akan pentingnya hukum, budaya masyarakat kita sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik dan kesadaran hukum masyarakat indonesia akan lebih meningkat. Dan tujuan dari hukum akan tercapai yaitu masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Hendaknya masyarakat lebih memahami akan pentingnya hukum bagi kehidupan.
2. Hendaknya pemerintah lebih aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.Gambar

       …

Ke samping

                        Legalnya Pemerintahan Kita

 

Begitu banyaknya sejumlah kejadian-kejadian yang terjadi disebuah negara kita ini,bahwa pemerintah kita sudah tidak mau lagi mendengar suara penderitaan rakyatnya dan juga tidak mau mengambil sebuah resiko efek yang sangat tinggi sekali,sesungguhnya sangat kurang atas respontabilitasnya tingkat kesadaran pemikiran mereka.Justru membalikkan fakta dan bukti kenyataannya sudah jelas,terhadap suatu kejadian-kejadian tersebut “sudah sempurnakah negara kita dan sudah sempurnakah pemerintah kita”? kenapa harus ada berdirinya sebuah negara yang menjadi sebuah soal pertanyaan untuk rakyat.

 

Tak pernah bisa menyelesaikan sebuah pemecahan dan tak pernah ada jawaban ? dalam kemisteriusan teka-teki yang tak pernah terungkap pada persoalan ini sama sekali,namun harus mau dibawa kemana negara kita saat ini larinya dalam pertanggung jawaban pemerintah melarikannya,sekarang kita sudah melihat pemimpin negara kita atau penguasa negara dalam 2 periode menjabat sebagai penguasa terakhir tahun ini tidak mampu menjalankan tugas yang sudah diberikan atas wewenang amanat seluruh rakyat Indonesia.

 

Mereka terus menindas serta membohongi rakyat atas perkembangan ekonomi negara melanggar peraturannya sendiri,hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukas atas kepentingan hajat hidup orang banyak melainkan memperbarui semua hasil programnya dalam 10 peraturan perundang-undangan berlaku hanya melaksanakan perubahan struktur implementasinya dalam uraian landasan operasional tidak sesuai kepada landasan konstitusionalnya,perihal peringatan ini ;

 

1.UU No 37/2008 tentang Ombudsman RI oleh SBY

 

2.UU No 13/2006 tentang Lembaga Perlindungan saksi dan Korban Oleh SBY

 

3.UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan oleh SBY

 

4.Keppres No 4/2009 tentang Badan Koordinasi Penata Ruang Nasional oleh SBY

 

5.Keppres No 542009 tentang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum oleh SBY

 

6.Perpres No 20/2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah oleh SBY

 

7.Perpres No 10/2007 tentang Dewan Pertimbangan Presiden oleh SBY

 

8.Perpres No 30/2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh SBY

 

9.Perpres No 54/2009 tentang Unit Kerja Presiden Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan oleh SBY

 

10.Perpres No 12/2010 tentang Pengendalian pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan oleh SBY

 

Sementara waktu rakyat,sedang menunggu kepastian keputusan 10 peraturan uraian diatas,untuk mensejahterakan rakyat Indonesia,tapi mengapa selalu melakukan kesalahan terhadap undang-undang dan peraturan mainnya.Tumpang tindihnya suata hal produk-produk hukum dinegara yang tidak mencerminkan kepada pancasila sebagai ideologi kultural aparatur demokrasi kebijakan dan keadilan.

Abstraknya tidak mencerminkan kepada jaminan konstitusi atas hak-hak asasi manusia didunia,dalam arti pengertiannya adalah atas terhadap kajian-kajian UUD 1945 yang pernah berlaku di negara indonesia sejak UUD 1945 berdiri dan sampai dikomandangkan dengan Amandemen perubahan keempat UUD 1945 tahun 2002,tidak membuahkan hasil yang kongkrit kepada Perekonomian Nasional dan Pembangunan Nasional secara merata.

Dan dari semua itu pada akhirnya memperkecil dan mengerucutkan kepada keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia atas dasar-dasar segi hukumnya suatu negara terhadap Amandemen UUD tersebut.Berapa banyak penderitaan seluruh rakyat indonesia akan atas hak-hak asasinya yang dihiraukan yang tidak menjamin akan kesejahteraan dan keadilan,kini sudah hilang ditelan bumi dan hangus terbakar oleh ucapan dan iming-iming janji yang menghasut dalam keterbelakangan hidup umat manusia banyak di seluruh indonesia.

Percuma saja dikomandangkannya undang-undang dasar dan kemerdekaan seluruh rakyat indonesia oleh Ir.Soekarno dalam pidatonya,namun tidak ada yang pernah sadar dan moralnya para pejabat tinggi negara kita dalam era globalisasi milenium ini.Mau jadi apa negara kita kita ini sebenarnya?”menggelola anggaran keuangan saja saling tuduh sana-tuduh sini apa sichh maunya mereka itu semua dari seluruh rakyat indonesia”.

Legalnya Pemerintahan Kita

Begitu banyaknya sejumlah kejadian-kejadian yang terjadi disebuah negara kita ini,bahwa pemerintah kita sudah tidak mau lagi mendengar suara penderitaan rakyatnya dan juga tidak mau mengambil sebuah resiko efek yang sangat tinggi sekali,sesungguhnya sangat kurang atas respontabilitasnya tingkat kesadaran pemikiran mereka.Justru membalikkan fakta dan bukti kenyataannya sudah jelas,terhadap suatu kejadian-kejadian tersebut “sudah sempurnakah negara kita dan sudah sempurnakah pemerintah kita”? kenapa harus ada berdirinya sebuah negara yang menjadi sebuah soal pertanyaan untuk rakyat.

Tak pernah bisa menyelesaikan sebuah pemecahan dan tak pernah ada jawaban ? dalam kemisteriusan teka-teki yang tak pernah terungkap pada persoalan ini sama sekali,namun harus mau dibawa kemana negara kita saat ini larinya dalam pertanggung jawaban pemerintah melarikannya,sekarang kita sudah melihat pemimpin negara kita atau penguasa negara dalam 2 periode menjabat sebagai penguasa terakhir tahun ini tidak mampu menjalankan tugas yang sudah diberikan atas wewenang amanat seluruh rakyat Indonesia.

Mereka terus menindas serta membohongi rakyat atas perkembangan ekonomi negara melanggar peraturannya sendiri,hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukas atas kepentingan hajat hidup orang banyak melainkan memperbarui semua hasil programnya dalam 10 peraturan perundang-undangan berlaku hanya melaksanakan perubahan struktur implementasinya dalam uraian landasan operasional tidak sesuai kepada landasan konstitusionalnya,perihal peringatan ini ;

1.UU No 37/2008 tentang Ombudsman RI oleh SBY

2.UU No 13/2006 tentang Lembaga Perlindungan saksi dan Korban Oleh SBY

3.UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan oleh SBY

4.Keppres No 4/2009 tentang Badan Koordinasi Penata Ruang Nasional oleh SBY

5.Keppres No 542009 tentang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum oleh SBY

6.Perpres No 20/2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah oleh SBY

7.Perpres No 10/2007 tentang Dewan Pertimbangan Presiden oleh SBY

8.Perpres No 30/2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh SBY

9.Perpres No 54/2009 tentang Unit Kerja Presiden Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan oleh SBY

10.Perpres No 12/2010 tentang Pengendalian pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan oleh SBY

Sementara waktu rakyat,sedang menunggu kepastian keputusan 10 peraturan uraian diatas,untuk mensejahterakan rakyat Indonesia,tapi mengapa selalu melakukan kesalahan terhadap undang-undang dan peraturan mainnya.Tumpang tindihnya suata hal produk-produk hukum dinegara yang tidak mencerminkan kepada pancasila sebagai ideologi kultural aparatur demokrasi kebijakan dan keadilan.

Jakarta 45

SUARA PEMBARUAN

ZOOM2009-08-24Amendemen Kelima UUD 1945
Oleh: Albert Hasibuan
Pakar Hukum Tata Negara

Setelah empat kali amendemen UUD 1945, terjadi pengelompokan sikap masyarakat. Satu kelompok menghendaki UUD 1945 dikembalikan kepada yang asli, kelompok lainnya menginginkan diadakan lagi perubahan atau amendemen kelima UUD 1945, dan kelompok terakhir tetap pada UUD 1945 pasca-amendemen.

Dalam konteks ini, saya mau mengangkat penelitian Valina Singka Subekti, mantan anggota KPU dan PAH I BP MPR, terhadap proses perubahan UUD 1945 oleh MPR.

Hasil penelitian itu kemudian menjadi buku berjudul, Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan, dan Pemikiran dalam Proses perubahan UUD 1945, yang terbit tahun 2008. Pada Bab 6 tentang Kesimpulan dan Implikasi Teoritis disebutkan, pertama, selama proses perubahan UUD 1945, peran elite fraksi di PAH BP MPR dan DPP partainya, besar. Kedua, warna aliran mempengaruhi secara terbatas pandangan dan sikap fraksi. Ketiga, proses politik di MPR selama perubahan pertama sampai keempat UUD 1945 diwarnai kompetisi…

Lihat pos aslinya 1.298 kata lagi

MayDayFacebook.com

Gambar

MayDayFacebook.com

Kebijakan Pendidikan dan Ekonomi Negara: Antara Korea Selatan dan Indonesia

Latar belakang

Korea Selatan dalam beberapa dekade ini berhasil menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, dilihat dari angka dan persistensinya. Pertumbuhan ekonomi ini berkisar di angka 7-8% setiap tahunnya, semenjak awal 1960. Hal ini mengubah wajah Korea dari negara miskin menjadi negara industri dan jasa yang cukup maju. Perubahan yang terjadi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan terhadap pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan pemerintah Korea Selatan sejak tahun 1945-an.

Hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi ini memang sangat sulit untuk dibuktikan secara matematis. Becker, Murphy dan Tamura (1990) menunjukan bahwa pertumbuhan sumber daya manusia memiliki dampak terhadap pertumbuhan GDP. Lebih jauh lagi Hayami (2001) mengatakan bahwa pengembangan pengetahuan melalui investasi di bidang pendidikan merupakan prasyarat bagi pertumbuhan produktivitas negara.

Realisasi kebijakan pendidikan di Korea Selatan dan dampak bagi pertumbuhan

Pengembangan sumber daya manusia ini menjadi fokus utama kebijakan di dalam politik Korea Selatan, dimulai dari tahun 1945 sampai saat ini. Kebijakan pendidikan Korea Selatan ini dibuat bertahap, pertama dimulai dengan penerapan kewajiban bersekolah bagi anak usia sekolah dasar di tahun 1950-an. Diikuti dengan kebijakan pembebasan biaya sekolah kepada siswa sekolah dasar. Dampak nyatanya adalah meningkatnya jumlah siswa sekolah dasar pada tahun 1960-an, rasio penerimaan siswa sekolah dasar melewati angka 90%. Setelah investasi di pendidikan dasar, kemudian dilanjutkan ke pendidikan menengah pertama, tahun 1979 rasio penerimaan siswa menengah pertama ini mencapai 90%. Sedangkan kebijakan untuk sekolah menengah atas dimulai sejak 1980-an, rasio penerimaan 90% dicapai pada akhir tahun 1990-an. Pendidikan tinggi juga mengalami pencapaian luar biasa semenjak 1980-an sampai pertengahan 1990-an dimana rasio penerimaan mencapai 60%, ini merupakan angka yang cukup besar saat itu.

Kebijakan pendidikan ini cukup berperan besar dalam peta perjalanan ekonomi Korea Selatan. Periode pembangunan Korea Selatan sebagai negara Industri dimulai semenjak tahun 1970-an, hal tersebut dimungkinkan karena adanya ketersediaan tenaga kerja terdidik. Industri-industri manufaktur yang waktu itu masih mengandalkan peralatan dari luar negeri mulai berkembang. Peran penting pemerintah pada periode sebelumnya berkaitan dengan kegiatan industri ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan ekspor yang berpihak pada industri-industri lokal. Kemudian akhir tahun 1980-an industri-industri tersebut telah berkembang menjadi industri-industri mandiri dengan mengurangi ketergantungan terhadap teknologi luar negeri. Hal inipun dimungkinkan karena pada periode tersebut korea memiliki lulusan-lulusan pendidikan tinggi yang memiliki kecerdasan dan keahlian.

Sampai pertengahan 1990-an, industri-industri di korea masih berorientasi terhadap proses manufaktur produk. Namun pada akhir 1990-an, pemerintah mulai mengganti kebijakan ekonomi industri dari yang semula berorientasi pada manufaktur produk-produk menjadi berorientasi kepada pengembangan produk yang berbasis pengetahuan. Untuk mendukung kebijakan ini pemerintah mengganti kebijakan pendidikan tinggi yang tadinya fokus ke masalah pendanaan sekolah menjadi berorientasi untuk menciptakan lingkungan intelektual yang mendukung tumbuhnya inovasi. Langkah nyata pemerintah Korea Selatan adalah dengan mengeluarkan proyek BK 21, yaitu proyek ambisius Korea Selatan untuk menciptakan masyarakat modern yang berbasis ilmu pengetahuan.

Banyak pakar yang mengira persentasi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang sangat tinggi disebabkan oleh besarnya investasi di bidang pendidikan. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena jika dibandingkan dengan negara-negara maju lain investasi tersebut masih berada dibawah rata-rata. Hal yang sangat mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi di korea Selatan selain investasi pemerintah di bidang pendidikan, adalah kebijakan pemerintah terutama mengenai ekonomi yang mendukung tumbuhnya industri. Industri tersebut kemudian menjadi mesin ekonomi yang efektif karena perkembangannya disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Faktor terakhir adalah faktor sosio-kultur, yaitu paradigma masyarakat Korea terhadap pendidikan. Masyarakat Korea sangat mengapresiasi pendidikan, tidak hanya sebagai sebuah sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tetapi juga sebagai bentuk pengakuan sosial, yaitu sebuah simbol kehormatan seseorang. Bahkan beberapa referensi menyebutkan bahwa masyarakat Korea Selatan sangat terobsesi dengan pendidikan ini. Hal ini bisa terlihat dari tinggi nya partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini, baik dalam mengikuti pendidikan ataupun dalam pembiayaannya. Hal ini memudahkan program pemerintah untuk meningkatkan rasio penerimaan siswa di setiap jenjang pendidikan.

Perkembangan pendidikan di Indonesia dibandingkan Korea Selatan

Stategi kebijakan pendidikan Indonesia tertinggal 50 tahun dibanding Korea Selatan, hal ini bisa kita lihat dari kebijakan pembebasan biaya sekolah dasar. Isu pembebasan biaya sekolah dasar baru hangat di awal tahun 2004 dan sampai saat ini itupun belum sepenuhnya terlaksana. Kemudian jika kita bandingkan angka partisipasi atau rasio penerimaan siswa, Indonesia juga masih tertinggal. Berdasarkan data tahun 2008, rasio penerimaan pendidikan dasar mencapai 90%, pendidikan menengah pertama mencapai 60% dan pendidikan menengah baru mencapai 40%. Rasio tersebut tertinggal dari Korea Selatan yang telah mencapai angka 90% untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas semenjak akhir 1990-an. Investasi pemerintah Indonesia di bidang pendidikan pun masih tergolong rendah yaitu berada di angka 3.5% (dibandingkan terhadap GDP), sedangkan Korea berada di angka 4.2%.

Kebijakan ekonomi di Indonesia pun tidak berjalan dengan baik. Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) yang pernah diusulkan di periode pemerintahan Soeharto tidak menunjukkan hasil memuaskan. Keberlanjutannya praktis terhenti semenjak Soeharto tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Padahal jika dilihat lebih detail rencana pembangunan ini tidak jauh berbeda rencana pembangunan di Korea Selatan. Kondisi ekonomi Indonesia berada pada level terendah ketika terjadi krisis moneter di tahun 1997, oleh karena itu beberapa industri yang disiapkan sebagai industri lokal yang akan menjadi penggerak kegiatan ekonomi juga terkena dampak serius dari krisis tersebut.

Kebijakan pendidikan dan ekonomi di Korea Selatan lebih terarah dan sistematis, dimana perbaikan dilakukan hampir setiap 7-8 tahun. Kurikulum yang mereka pergunakan saat ini dikenal sebagai “Sixth Revised Curriculum”. Sedangkan kebijakan pendidikan dan ekonomi yang diambil di Indonesia selepas krisis moneter 1997 lebih mirip sebagai kebijakan temporer, dimana selalu berganti seiring pergantian kepemimpinan. Dan sampai saat ini pun pemerintah belum sanggup untuk memetakan stategi kebijakan pendidikan dan ekonomi jangka panjang. Perencanaan kebijakan yang tidak berencana menyiapkan Indonesia jauh ke depan dan tidak selaras antara kebijakan pendidikan, ekonomi dan pemerintahan tidak akan menghantarkan Indonesia pada pencapaian yang maksimal.

Faktor sosio-kultur pun ikut berpengaruh dalam keberjalanan pendidikan dan ekonomi di Indonesia. Pendidikan masih belum mendapatkan apresiasi yang baik dari seluruh masyarakat Indonesia. Rendahnya minat bersekolah masih sangat terasa di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini terjadi akibat kurangnya pemerataan pembangunan dan informasi di Indonesia. Pemerintah seharusnya mulai menggerakan semua sektor baik publik ataupun swasta untuk mengubah cara pandang mengenai pendidikan ini.

Pemerintah Indonesia masih menjadi faktor dominan penentu keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan dan ekonomi ini, dimana seharusnya sanggup untuk mengkolaborasikan pemerintahan, pendidikan dan industri dalam kerangka tujuan yang sama. Selama kebijakan ketiganya masih dalam kerangka yang terpisah, pengembangan sumber daya manusia Indonesia menjadi manusia unggul seperti yang dicita-citakan konstitusi tidak akan pernah tercapai. Dengan kondisi tersebut, produktivitas masyarakat pun tidak akan pernah meningkat sehingga pada akhirnya berimbas kepada kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik.

Tautan

Kebijakan Pendidikan dan Ekonomi Negara: Antara Korea Selatan dan Indonesia

 

 

Latar belakang

Korea Selatan dalam beberapa dekade ini berhasil menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, dilihat dari angka dan persistensinya. Pertumbuhan ekonomi ini berkisar di angka 7-8% setiap tahunnya, semenjak awal 1960. Hal ini mengubah wajah Korea dari negara miskin menjadi negara industri dan jasa yang cukup maju. Perubahan yang terjadi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan terhadap pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan pemerintah Korea Selatan sejak tahun 1945-an.

Hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi ini memang sangat sulit untuk dibuktikan secara matematis. Becker, Murphy dan Tamura (1990) menunjukan bahwa pertumbuhan sumber daya manusia memiliki dampak terhadap pertumbuhan GDP. Lebih jauh lagi Hayami (2001) mengatakan bahwa pengembangan pengetahuan melalui investasi di bidang pendidikan merupakan prasyarat bagi pertumbuhan produktivitas negara.

Realisasi kebijakan pendidikan di Korea Selatan dan dampak bagi pertumbuhan

Pengembangan sumber daya manusia ini menjadi fokus utama kebijakan di dalam politik Korea Selatan, dimulai dari tahun 1945 sampai saat ini. Kebijakan pendidikan Korea Selatan ini dibuat bertahap, pertama dimulai dengan penerapan kewajiban bersekolah bagi anak usia sekolah dasar di tahun 1950-an. Diikuti dengan kebijakan pembebasan biaya sekolah kepada siswa sekolah dasar. Dampak nyatanya adalah meningkatnya jumlah siswa sekolah dasar pada tahun 1960-an, rasio penerimaan siswa sekolah dasar melewati angka 90%. Setelah investasi di pendidikan dasar, kemudian dilanjutkan ke pendidikan menengah pertama, tahun 1979 rasio penerimaan siswa menengah pertama ini mencapai 90%. Sedangkan kebijakan untuk sekolah menengah atas dimulai sejak 1980-an, rasio penerimaan 90% dicapai pada akhir tahun 1990-an. Pendidikan tinggi juga mengalami pencapaian luar biasa semenjak 1980-an sampai pertengahan 1990-an dimana rasio penerimaan mencapai 60%, ini merupakan angka yang cukup besar saat itu.

Kebijakan pendidikan ini cukup berperan besar dalam peta perjalanan ekonomi Korea Selatan. Periode pembangunan Korea Selatan sebagai negara Industri dimulai semenjak tahun 1970-an, hal tersebut dimungkinkan karena adanya ketersediaan tenaga kerja terdidik. Industri-industri manufaktur yang waktu itu masih mengandalkan peralatan dari luar negeri mulai berkembang. Peran penting pemerintah pada periode sebelumnya berkaitan dengan kegiatan industri ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan ekspor yang berpihak pada industri-industri lokal. Kemudian akhir tahun 1980-an industri-industri tersebut telah berkembang menjadi industri-industri mandiri dengan mengurangi ketergantungan terhadap teknologi luar negeri. Hal inipun dimungkinkan karena pada periode tersebut korea memiliki lulusan-lulusan pendidikan tinggi yang memiliki kecerdasan dan keahlian.

Sampai pertengahan 1990-an, industri-industri di korea masih berorientasi terhadap proses manufaktur produk. Namun pada akhir 1990-an, pemerintah mulai mengganti kebijakan ekonomi industri dari yang semula berorientasi pada manufaktur produk-produk menjadi berorientasi kepada pengembangan produk yang berbasis pengetahuan. Untuk mendukung kebijakan ini pemerintah mengganti kebijakan pendidikan tinggi yang tadinya fokus ke masalah pendanaan sekolah menjadi berorientasi untuk menciptakan lingkungan intelektual yang mendukung tumbuhnya inovasi. Langkah nyata pemerintah Korea Selatan adalah dengan mengeluarkan proyek BK 21, yaitu proyek ambisius Korea Selatan untuk menciptakan masyarakat modern yang berbasis ilmu pengetahuan.

Banyak pakar yang mengira persentasi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang sangat tinggi disebabkan oleh besarnya investasi di bidang pendidikan. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena jika dibandingkan dengan negara-negara maju lain investasi tersebut masih berada dibawah rata-rata. Hal yang sangat mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi di korea Selatan selain investasi pemerintah di bidang pendidikan, adalah kebijakan pemerintah terutama mengenai ekonomi yang mendukung tumbuhnya industri. Industri tersebut kemudian menjadi mesin ekonomi yang efektif karena perkembangannya disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Faktor terakhir adalah faktor sosio-kultur, yaitu paradigma masyarakat Korea terhadap pendidikan. Masyarakat Korea sangat mengapresiasi pendidikan, tidak hanya sebagai sebuah sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tetapi juga sebagai bentuk pengakuan sosial, yaitu sebuah simbol kehormatan seseorang. Bahkan beberapa referensi menyebutkan bahwa masyarakat Korea Selatan sangat terobsesi dengan pendidikan ini. Hal ini bisa terlihat dari tinggi nya partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini, baik dalam mengikuti pendidikan ataupun dalam pembiayaannya. Hal ini memudahkan program pemerintah untuk meningkatkan rasio penerimaan siswa di setiap jenjang pendidikan.

Perkembangan pendidikan di Indonesia dibandingkan Korea Selatan

Stategi kebijakan pendidikan Indonesia tertinggal 50 tahun dibanding Korea Selatan, hal ini bisa kita lihat dari kebijakan pembebasan biaya sekolah dasar. Isu pembebasan biaya sekolah dasar baru hangat di awal tahun 2004 dan sampai saat ini itupun belum sepenuhnya terlaksana. Kemudian jika kita bandingkan angka partisipasi atau rasio penerimaan siswa, Indonesia juga masih tertinggal. Berdasarkan data tahun 2008, rasio penerimaan pendidikan dasar mencapai 90%, pendidikan menengah pertama mencapai 60% dan pendidikan menengah baru mencapai 40%. Rasio tersebut tertinggal dari Korea Selatan yang telah mencapai angka 90% untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas semenjak akhir 1990-an. Investasi pemerintah Indonesia di bidang pendidikan pun masih tergolong rendah yaitu berada di angka 3.5% (dibandingkan terhadap GDP), sedangkan Korea berada di angka 4.2%.

Kebijakan ekonomi di Indonesia pun tidak berjalan dengan baik. Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) yang pernah diusulkan di periode pemerintahan Soeharto tidak menunjukkan hasil memuaskan. Keberlanjutannya praktis terhenti semenjak Soeharto tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Padahal jika dilihat lebih detail rencana pembangunan ini tidak jauh berbeda rencana pembangunan di Korea Selatan. Kondisi ekonomi Indonesia berada pada level terendah ketika terjadi krisis moneter di tahun 1997, oleh karena itu beberapa industri yang disiapkan sebagai industri lokal yang akan menjadi penggerak kegiatan ekonomi juga terkena dampak serius dari krisis tersebut.

Kebijakan pendidikan dan ekonomi di Korea Selatan lebih terarah dan sistematis, dimana perbaikan dilakukan hampir setiap 7-8 tahun. Kurikulum yang mereka pergunakan saat ini dikenal sebagai “Sixth Revised Curriculum”. Sedangkan kebijakan pendidikan dan ekonomi yang diambil di Indonesia selepas krisis moneter 1997 lebih mirip sebagai kebijakan temporer, dimana selalu berganti seiring pergantian kepemimpinan. Dan sampai saat ini pun pemerintah belum sanggup untuk memetakan stategi kebijakan pendidikan dan ekonomi jangka panjang. Perencanaan kebijakan yang tidak berencana menyiapkan Indonesia jauh ke depan dan tidak selaras antara kebijakan pendidikan, ekonomi dan pemerintahan tidak akan menghantarkan Indonesia pada pencapaian yang maksimal.

Faktor sosio-kultur pun ikut berpengaruh dalam keberjalanan pendidikan dan ekonomi di Indonesia. Pendidikan masih belum mendapatkan apresiasi yang baik dari seluruh masyarakat Indonesia. Rendahnya minat bersekolah masih sangat terasa di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini terjadi akibat kurangnya pemerataan pembangunan dan informasi di Indonesia. Pemerintah seharusnya mulai menggerakan semua sektor baik publik ataupun swasta untuk mengubah cara pandang mengenai pendidikan ini.

Pemerintah Indonesia masih menjadi faktor dominan penentu keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan dan ekonomi ini, dimana seharusnya sanggup untuk mengkolaborasikan pemerintahan, pendidikan dan industri dalam kerangka tujuan yang sama. Selama kebijakan ketiganya masih dalam kerangka yang terpisah, pengembangan sumber daya manusia Indonesia menjadi manusia unggul seperti yang dicita-citakan konstitusi tidak akan pernah tercapai. Dengan kondisi tersebut, produktivitas masyarakat pun tidak akan pernah meningkat sehingga pada akhirnya berimbas kepada kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik.